Surabaya – INDOSUARANEWS, Sekitar 1.000 buruh di Surabaya, Jawa Timur, turun ke jalan pada Rabu (15/4/2026), menggelar aksi unjuk rasa yang melintasi sejumlah ruas utama di pusat kota.
Aksi ini dipastikan berdampak pada arus lalu lintas, sehingga masyarakat diimbau untuk menghindari jalur yang dilalui massa dan mencari rute alternatif.Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur mulai berkumpul sejak pukul 11.00 WIB di kawasan Jalan Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Setelah menunaikan salat Dzuhur, mereka bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan sekitar pukul 12.00 WIB.Dalam pergerakannya, ribuan buruh melintasi sejumlah jalan protokol, di antaranya Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Baluran, Jalan Bubutan, hingga berakhir di Jalan Pahlawan.
Kepadatan lalu lintas pun tak terhindarkan di sepanjang rute tersebut.Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, Jazuli, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Menurutnya, aksi serupa juga dilakukan secara nasional dengan pusat kegiatan di DPR RI, sementara di daerah difokuskan di kantor gubernur masing-masing.“Aksi ini adalah pemanasan menuju May Day.
Secara nasional dipusatkan di DPR RI, sedangkan di daerah kami bergerak ke kantor gubernur,” ujar Jazuli.Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan strategis.
Pada tingkat nasional, mereka mendesak pemerintah bersama DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sistem outsourcing serta menolak praktik upah murah yang dinilai merugikan pekerja.Sementara di tingkat daerah, buruh menyoroti berbagai komitmen pemerintah provinsi yang dinilai belum terealisasi.
Tuntutan tersebut meliputi pembangunan rumah murah bagi buruh, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga penguatan kebijakan jaminan sosial serta akses pendidikan bagi keluarga pekerja.
Aksi ini menjadi sinyal meningkatnya dinamika gerakan buruh menjelang May Day 2026, sekaligus pengingat bagi pemerintah untuk segera merespons berbagai aspirasi yang disampaikan para pekerja.
